Tiap dari kita rakyat Indonesia pasti ingin wakilnya yang ada di
pemerintahan bertindak bijak dan dewasa, serta sensitif terhadap masalah
yang sedang dialami rakyatnya.
Tapi apa dikata.. wakil kita yang seharusnya memprioritaskan rakyat
sedikit banyak telah menyakiti hati yang memilihnya dengan banyak dalih
dan alasan yang dibuat-buat.seperti yang terjadi pada - proyek-proyek
yang ada di Gedung DPR/MPR yang terjadi pada masa 5 tahun ini..
INGAT INI TERJADI HANYA DI DALAM DAN SEKITAR GEDUNG DPR SAJA, BUKAN
MENCAKUP PROYEK-PROYEK LAIN YANG DILUAR, JIKA SAJA SEMUA ITU DIMUAT
MUNGKIN JUDULNYA AKAN MENJADI 100 PROYEK MEWAH ANGGOTA DPR YANG TIDAK
MASUK AKAL...
1. Membeli kursi seharga 24 juta per biji
Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada
di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal
itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar
yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).
Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR
Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek
kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar. Ketika itu, salah
seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu
kursi mencapai Rp 24 juta.
Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat
membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia. Setidaknya, ada 85 anggota
Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar
itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah.
Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal.
Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak
pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat
pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan
lebih besar dan tinggi.
2. 1 Kalender DPR seharga Rp 116.000
Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus
bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini
terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.
Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA,
mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu
untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap
anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender.
Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender. "Kalau melihat dari
bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13
lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR,
Senin (16/1/2012). Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana
untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta.
Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender
sekitar Rp 116.000. "Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan.
Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek
publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.
3. Proyek Perawatan Gedung 500 M
Wakil
Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan
rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar. Angka
itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR.
"Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di
internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan
Rumah Tangga," katanya. Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari
Sekretariat Jenderal.
"Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan," katanya.
Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun
Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar. Pagu anggaran Rp500 miliar
itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran
tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang
Badan Anggaran.
"Mungkin satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung
secara total." kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak
selalu habis terpakai. Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki
Alie tidak tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan
Sekretaris Jenderal. "Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya
segala macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen
nanti.
" Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar
untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi
ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan
sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?"
kata Tamsil.
Lempar Tanggung Jawab Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi
sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua media cetak,
elektronik dan situs online memberitakan tentang kejanggalan
proyek-proyek internal DPR. Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran
jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu
dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak
sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu.
Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.
BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang
kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp
20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan
renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan
itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR. "Pagunya Rp 500 miliar
untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat
konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).
Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang
diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada
perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak,"
ucap politisi PKS itu. Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski
tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT
tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya
glondongan. Detailnya kita tidak," ucapnya. Ketika ditanya apakah wajar
alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab,
"Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh).
Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara.
Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu. Sebelumnya,
Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah
disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, "BURT itu
tentukan kebijakannya.
Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing.
Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu
siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka
itu. Dari mana anggota DPR tahu?" Refrizal menambahkan, jika ada
penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang
Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu.
Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy
Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya
sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat saja, mereka sering
Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri,
parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy.
4. Bagusin Toilet 200 M
Toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap
menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk
merenovasi toilet. Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk
renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2
miliar pada tahun 2012.
Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet yang rusak dan bau. "Tetapi
itu baru alokasi," kata Jaka saat dihubungi detikcom, Selasa
(3/1/2011). Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di gedung berlantai
24 tersebut akan dicek lagi. "Setiap lantai kan kalau tidak salah, ada 4
toilet. Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu direnovasi, mana
yang tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita renovasi," ujar
Jaka.
Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2
miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara. "Kalau
ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya Rp 1,5 miliar
atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi, kalau
kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan," kata Jaka. Kapan
renovasinya? "Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata berapa
yang perlu direnovasi," jawab Jaka.
5. Beli Parfum Buat Gedung DPR Seharga 1,59 M
Proyek-proyek janggal di DPR satu-persatu terus terkuak. Setelah
renovasi toilet Rp2 miliar dan ruang Badan Anggaran DPR Rp20 miliar,
selanjutnya terungkap pula nilai proyek pengharum ruangan DPR Rp1,59
miliar. Berikutnya proyek kelender Rp1,3 miliar, proyek layar wellcome
DPR Rp4,8 miliar, proyek makanan rusa Rp598 juta dan total nilai proyek
perawatan gedung DPR Rp500 miliar.
Eva Kusuma Sundari dari Komisi III menilai kelakuan Sekjen yang
mengadakan proyek tersebut hanya membuat ulah dan memperlemah kinerja
anggota dewan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. "Saya belum
lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu muka Pak Marzuki
semua, ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau bisa dikatakan
ada penjilatan yang dilakukan Sekjen," jelasnya.
Proyek pengadaan pengharum ruangan DPR nilai totalnya Rp 1,6 miliar.
Diambil dari situs resmi milik DPR, proyek ini akan menggunakan anggaran
tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEWANGI (PENGHARUM RUANGAN)
DPR RI'. Peserta perusahaan yang ingin ikut bersaing dalam tender ini
harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi
Peruasahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning
Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Selain itu,
perusahaan tersebut juga harus memiliki Sertifikat Asosiasi Perusahaan
Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku.
Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 28 November 2011 pukul 10:00
s/d 6 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan
Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Sedangkan untuk proyek
makanan dan perawatan rusa yang jumlahnya cuma belasan ekor saja di
taman DPR dialokasikan dana Rp598 juta. Dari situs DPR dikatakan
perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus
memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan
bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak
dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku.
Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00
s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan
Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Dihubungi terpisah,
Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek
tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman
Gedung DPR. Sementara itu dialokasikan dana Rp4,8 miliar untuk proyek
dua unit layar LED yang dipajang di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu
akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota
dewan. Pantauan Senin (16/1), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter
sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi tiga meter di halaman luar
Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi yang sama,
sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran
3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu,
misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal. Sebentar
lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi
maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna
jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan
dalam layar ini. Sumber di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini
senilai Rp 4,8 miliar.
Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut
proyek ini. Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya
menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak
membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di
atas Rp200 juta harus melalui mekanisme tender. Namun, Setjen DPR
mengabaikan peringatan Marzuki. "LED sudah berkali-kali saya ingatkan,
tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak
bisa tender. Padahal barangnya umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi.
Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek
ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR
diumumkan.
6. Karpet Ruang Banggar Rp. 5 Juta Permeter
JAKARTA-Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar itu,
cukup banyak menggunakan barang impor. Selain menggunakan seratusan
kursi impor, lantai ruangan seluas 400 meter persegi itu juga dilapisi
karpet impor yang permeternya Rp5 juta. Menurut di internal Setjen DPR,
merk karpet ruang Banggar DPR itu adalah Milliken. Untuk mendapatkan
karpet seharga Rp 5 juta per meter itu, harus indent hingga 4 bulan.
Anggaran karpet ini menduduki porsi cukup besar di samping pengadaan
kursi yang juga impor. Pihak Setjen DPR enggan memaparkan rincian
pembelanjaan proyek pembangunan ruang Banggar DPR. "Saya kira tidak, itu
dokumen negara," tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada
wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1). Namun ia tak
membantah karpet di ruang rapat baru Banggar DPR merupakan barang
kualitas wahid. Karena memang ditujukan untuk kenyamanan anggota anggota
parlemen yang adalah wakil rakyat.
Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober
2011 lalu. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena
dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011 lalu. Dan saat
anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan
menempati ruangan baru.
7. Layar 'Welcome to DPR' Seharga Rp 4,8 Miliar
Jakarta - Dua unit layar LED seharga Rp 4,8 miliar bakal mejeng di depan
Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR
serta aneka kegiatan anggota dewan. Pantauan detikcom, Senin
(16/1/2012), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di
atas tiang bulat setinggi 3 meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan,
Jakarta.
Sedangkan
satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi yang sama,
sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran
3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu,
misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal. Sebentar lagi,
pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi
maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna
jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan
dalam layar ini. Sumber detikcom di internal Setjen DPR, mengatakan
proyek ini senilai Rp 4,8 miliar.
Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut
proyek ini. Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya
menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak
membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di
atas Rp 200 juta harus melalui mekanisme tender. Namun, Setjen DPR
mengabaikan peringatan Marzuki. "LED sudah berkali-kali saya ingatkan,
tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak
bisa tender. Padahal barangnya umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi
detikcom. Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR
menyangkut proyek ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat
pelelangan proyek DPR diumumkan.
8. Tempat Parkir Motor DPR Senilai Rp 3 M
Pembangunan parkiran motor di kawanan Gedung DPR telah separuh jalan.
Seperti apa pembangunan tempar parkir yang menelan dana hingga Rp 3
miliar itu?. Pantauan detikcom di lokasi pembangunan parkiran motor baru
DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/1/2012), proyek pembangunan
parkiran mahal ini tengah dalam pengerjaan. Tak ada pengumuman tender
telah usai ke media.
Namun puluhan tiang penyangga telah terpasang rapih di atas lantai yang
sudah dicor setebal 10 cm. Lokasi pengerjaan proyek ditutupi seng
alumunium setinggi 3 meter. Membuat tak banyak orang tahu ada proyek
senilai Rp 3 miliar sedang berlangsung. Puluhan pegawai yang bekerja
juga tengah mempersiapkan tiang pancang atas untuk cor lantai kedua.
Beberapa pekerja tengah memotong-motong besi untuk persiapan cor lantai
kedua. Sementara beberapa pegawai tampak sedang beristirahat tiduran di
tenda terpal biru yang dipasang di tengah-tengah lokasi pengerjaan
proyek.
Sang mandor tampak mengawasi dari pinggiran sembari mengacung-acungkan
tangan memberi komando. Suara bising, dentuman palu, alat las, dan
gergaji besi terdengar sampai gedung DPD RI. Para penikmat santap siang
di Pujasera DPR juga cukup terganggu dengan pengerjaan proyek akhir
tahun DPR ini.
Parkiran motor seharga Rp 3 miliar ini dibangun di atas tanah seluas
lapangan sepak bola di depan Gedung DPD RI. Pihak Setjen DPR telah
menyatakan parkiran motor ini akan dibangun setinggi dua lantai untuk
menampung 2.000 motor staf anggota DPR dan Setjen DPR. Untuk sementara
waktu parkiran motor staf DPR dipindahkan ke belakang Gedung Nusantara I
DPR. Parkiran dadakan itu tanpa atap di lapangan di dekat pintu masuk
belakang Gedung DPR.
9. Beli Mesin Foto copy 4 M
Mesin Fotocopy DPR Dibandrol Rp 4 Miliar 21 Jan 2012 Diputuskan Pleno
BURT, Diteken Pius Lustrilanang Kebobrokan pengadaan proyek-proyek di
DPR satu per satu mulai terbuka.
Belum tuntas kontroversi renovasi toilet Rp 2 miliar dan renovasi ruang
rapat Badan Anggaran Rp 20,3 miliar, kini terkuak pembelian mesin
fotocopy seharga Rp 4 miliar. ANGGARAN pembelian mesin fotocopy sebesar
Rp 4 miliar itu disetujui bersama anggaran lainnya untuk pembelian mobil
Toyota Camry dan pembangunan lapangan futsal Kompleks DPR Kalibata,
Jakarta Selatan. Sehingga total anggaran yang disahkan dalam satu surat
keputusan itu sebesar Rp 6,5 miliar.
Anggaran tersebut diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR bersama Sekretaris Jenderal DPRtentang realokasi anggaran
pembangunan gedung bam DPR. Keputusan itu dituangkan dalam surat
keputusan rapat Nomor 162/ BURT/R.PLENO/MS.IV/07/ 2011. Surat keputusan
tertanggal 22 Juli 2011- itu ditandatangi Wakil Ketua BURT Pius
Lustrilanang. Rincian anggaran sebesar Rp 6,5 miliar itu dialokasikan
untuk tiga item. Yaitu, untuk pembelian mesin fotocopy seharga Rp
4.026.000.000, satu unit Toyota Camry seharga Rp 470.500.000,dan
pembangunan lapangan futsal di rumah dinas DPR Kalibata seharga Rp 2
juta.
Anggota DPR yang juga teman satu fraksi Pius Lustrilanang di Fraksi
Gerindra, Martin Hutabarat membenarkan adanya pengadaan barang-barang
tersebut. Namun satu-satunya yang dipakai adalah mesin fotocopy. Menurut
Martin, pembelian mesin fotocopy tersebut sangat berlebihan dan tidak
diperlukan. "Sangat berlebihan, fotocopy di Komisi III saja masih sangat
baik dan sangat layak dan bebannya pun tidak terlalu berat. Tapi tanpa
ada permitaan dari Komisi IH langsung dikirimkan, padahal tidak perlu.
Biayanya besar sekali,pemborosan!," ujar Martin kepada Rakyat Merdeka,
kemarin.
Komentar minus juga dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS,
Gamari Sutrisno. Dia mengatakan, selama ini pengadaan barang dan jasa di
DPR memang kerap tidak transparan dan akuntable. Dia mengaku, tidak
tahu persis tentang pengadaan fotocopy seharga Rp 4 miliar itu. "Diduga
kuat terjadi korupsi karena terindikasi bahwa kualitas barang dan jasa
yang tidak seimbang dengan harga. Artinya bahwa kewajaran harga
sepatutnya dipertanyakan.
Untuk itu perlu dilakukan audit investigatif secara menyeluruh,"
paparnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Gamari menambahkan, meskipun
tidak mengetahui adanya mesin fotocopy baru, dirinya menganggap
pengadaan barang baru merupakan pemborosan keuangan negara. "Sampai
sekarang saya belum terima informasi mengenai hal itu, tetapi jika ada
pengadaan barang baru, maka telah terjadi pemborosan, karena yang lama
masih digunakan," ujarnya. Dia menambahkan, yang perlu dipertanyakan
saat ini adalah biaya pemeliharaan gedung yang cukup besar tapi ternyata
banyak yang tidak terpelihara. "Seperti di lantai empat dekat ruangan
saya, bocor tapi tidak diperbaiki," pungkasnya.
10. Proyek Rp 598 Juta untuk Beri Makan Rusa di DPR
Tahun 2008 lalu, belasan rusa didatangkan untuk menghiasi Gedung DPR.
Namun seiring waktu berjalan, kabar soal rusa itu tidak pernah
terdengar. Justru yang ada adalah adanya tender untuk pemeliharaan
binatang bertanduk cantik itu. Diambil dari situs resmi milik DPR, Senin
(16/1/2012), proyek ini akan menggunakan anggaran tahun 2012. Nama
paket proyeknya adalah 'PEMELIHARAAN RUSA, PERAWATAN MEDIS RUSA DAN
BIAYA MAKAN RUSA DPR RI'. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 598 juta.
Perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus
memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan
bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak
dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Pengambilan dokumen lelang
dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul
12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai
2, gedung DPR. Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku
tidak mengetahui soal proyek tersebut.
Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman Gedung DPR.
"Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena kan sudah beranak," kata Jaka
kepada detikcom. Tentang proyek perawatan rusa itu, Jaka juga tidak tahu
menahu. "Detailnya saya nggak tahu, apakah proyek itu sudah berlangsung
atau tidak," ujarnya
Source : http://www.masukgan.com/2012/05/10-proyek-dpr-yang-nggak-masuk-akal.html